Abdurrahman Jaelani Terpilih Jadi FK3S Gerung, KKGOR Dapat Energi Baru

Dari kiri, Muid, Abdurrahman Jaelani dan Sekertaris FK3S.

LOBAR, - Tidak di sangka-sangka, Abdurrahman Jaelani sosok guru yang berkepribadian sederhana yang saat ini menjabat sebagai kepala SDN 2 Gerung  Selatan yang notabene yunior sebagai kepala sekolah di wilayah Kecamatan Gerung. 

Namun tidak bisa ia elakan dengan kesederhanaanya dan segudang pengalaman organisasi yang dilakoninya selama ini di bidang pendidikan, seakan-akan telah di ngintip oleh kebanyakan kepala sekolah yang ada di Gerung.

Bagaimana tidak saat acara Pembubaran dan Pemilihan Pengurus Baru Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (FK3S) yang berlangsung pekan lalu di Kantor UPTD Gerung yang di hadiri langsung oleh kepala Dinas cabang UPTD Gerung, H.Abdullah dan seluruh pengawas dan kepala sekolah se kecamatan Gerung.

Ia, Abdurrahman Jaelani perwakilan dari Gugus 1 unggul dari 6 calon pengurus yang di usungkan oleh masing-masing gugus sejumlah 7 gugus di Gerung. Kepengurusan lama yang di ketuai oleh Saleh Sayuti yang juga ketua PGRI Kab. Lombok Barat dengan berakhirnya masa kepengurusan yang terhitung Desember 2015 lalu tergantikan dan telah menyerahkan segala adminitrasi kepengurusan ke pengurus terpilih.

Dengan terpilihnya Ketua FK3S yang baru masa bakti 2016-2019, ternyata menggugah semangat baru guru olahraga di Gerung. Hal demikian di sampaikan oleh ketua Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGOR) saat penyampaian sambutan di Acara Rapat Musawarah Persiapan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang di hadiri oleh seluruh guru olahraga dan ketua FK3S terpilih yang berlangsung di SDN 2 Gerung Selatan, Senin, 15/3/16.

“Bapak Ketua FK3S, sepertinya kami memiliki energy baru dengan terpilihnya bapak sebagai ketua FK3S saat ini, kami membutuhkan sosok seperti bapak yang bisa mendukung atas tersuksesnya kegiatan O2SN Tahun ini. Kami tidak menginginkan terulangnya masalah seperti Tahun sebelumnya”. Tegas Ketua KKGOR, Muid.

Lanjutnya, Muid memaparkan beberapa prestasi anak binaannya, “kita punya atlet yang perlu di jaga dan terus dibina, seperti Fahmi Hardian siswa Kelas 2 SDN 1 Gerung Utara, ia Tahun lalu dapat empat Emas di tingkat Provinsi pada cabang olahraga Renang di kelompok usia TK dan SD saat itu masih duduk di bangku kelas 1 SD, dan Tenis Meja, Jiko dan Firjiani siswa SDN 1 Gerung Selatan”. Lanjutnya

Sanjungan KKGOR di sambut senyum oleh ketua FK3S, Abdurrahman Jaelani. “Siapa saja yang jadi ketua sama saja kok, saya juga harus banyak belajar, hal-hal baik dari pengurus lama kita jadikan sebagai referensi, kalau hal buruknya, kita buang jauh-jauh. Namun semua ini tanpa adanya kerja sama yang baik, kita tidak bisa sukses, ayo! kita sama-sama kerja keras. Segala bentuk kegiatan guru olahraga silahkan direncakan dengan baik, karena tidak saja soal O2SN yang kita laksanakan Tahun ini, namun banyak yang lainnya, seperti OSN, FLSN dan lainnya”. Sambutnya Ketua FK3S.

Di tulis oleh : Taufiq Abu Dena

AGTKH PGRI NTB : Saatnya Registrasi Anggota dan Cetak KTA Baru

Ilustrasi KTA

Sahabat honorer yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Sudahkah memiliki KTA PGRI? Kalau belum segera registrasi keanggotaan!. Sebagaimana misi besar kita, ingin mendata data base Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dan pemberian legalitas pengakuan keorganisasian secara sah pada organisasi  profesi PGRI,  sebagaimana di amanatkan dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik, berbunyi "Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi".

PGRI NTB Tahun 2015 lalu dalam upaya memperkuat keorganisasian dan menjawab harapan seluruh Honorer untuk di berikan pelayan yang lebih khusus kepada Honorer, dari itu telah dibentuk anak lembaga atau sayap organisasi PGRI yang diberi nama Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (AGTKH) dan telah di kukuhkan oleh ketua PGRI NTB H.M.Ali A.Rahim dan di hadiri oleh wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin dan disaksikan oleh seluruh pengurus PGRI Kab/Kota se NTB.

AGTKH ini dibentuk dengan maksud untuk menangani khusus berbagai persoalan Guru Maupun Tenaga Kependidikan Honorer di lingkup Dikbud dan Kemenag dan telah di bentuk kepengurusan setingkat kab/kota, dari itu anggota wajib melakukan registrasi keanggota dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan memiliki Nomor Pokok Anggota (NPA) secara nasional.

Sejak awal tahun 2016 kita sedang mendata dan menerbitkan KTA PGRI kepada seluruh honorer, registrasinya di lakukan secara nasional di server website PB.PGRI, dalam upaya mempermudah pendataan dan registrasi, kami juga telah menyediakan form manual untuk di isi oleh masing-masing anggota yang nanti kami akan registrasikan secara online untuk mendapatkan NTA dan KTA sebagai identitas sah keanggota organisasi PGRI.

Bagi bpk/ibu yang sudah melakukan registrasi secara online atau yang ingin melakukan registrasi online diharapkan menyerahkan bukti registrasi keanggotaan kepada pegurus AGTKH kab/kota masing-masing beserta biaya cetak KTA untuk dapat segera di proses.

Biaya cetak KTA sejumlah RP. 30.000,- proses pencetakan KTA di sekretariat PGRI NTB dengan mesin cetak berkualitas. KTA yang di proses berdasarkan data yang kami terima dari kab/kota. Jenis KTA berkulitas, tidak mudah luntur dan tidak mudah patah, bentuknya sama seperti kartu ATM Bank pada umumnya.

Hal ini semata-mata untuk pendataan dan legalisasi keanggota PGRI yang sewaktu-waktu anggota tersandut masalah dalam bentuk perkara apa saja, dengan memiliki KTA sangat membantu kami dalam pengecekan identitas keanggotaan sebagai organisasi profesi  yang profesional.

Terimakasih atas perhatiannya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Salam Ta’zim Ketua AGTKH PGRI NTB, Taufiqurrahman,S.Pd. Ada hal yang perlu di tanyakan? silahkan hubungi kami 081 917 159 107.

Ketua PB PGRI: Lihat Sendiri, HUT PGRI Damai dan Bebas Penyusup

(Foto bersama ketua PGRI NTB H.M.Ali H.A.Rahim [dari kiri, berurut] dengan ketua DPD RI DR.Irman Gusman, Ketua PB.PGRI Sulistiyo, serta anggota DPD.RI. di Gelora Bungkarno, 13/12/15)

JAKARTA- Ketua Pengurus Besar Persaturan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo dengan lantangnya menyatakan, peringatan acara HUT ke-70 penuh damai dan bebas dari penyusup. 

"Anda lihat sendirikan, acara HUT PGRI meriah dengan berbagai pergelaran seni budaya serta pemberian penghargaan bagi kepala daerah yang memberikan support untuk dunia pendidikan. Tidak ada itu aksi demo dan penyusupan dari pihak manapun," kata Sulistiyo kepada pers di sela-sela peringatan HUT PGRI ke-70 di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (13/12).

Dari pantauan JPNN, pengamanan di kawasan GBK memang sangat ketat. Selain dijaga oleh aparat kepolisian, panitia dari anggota PGRI. "Maaf ya kalau tadi kami agak ketat karena takutnya ada penyusup yang masuk ke acara PGRI," kata salah satu anggota PGRI.

Acara HUT PGRI ke-70 memang dibuat meriah dengan berbagai atraksi seni dan budaya. Sementara undangan yang hadir tampak Menko PMK Puan Maharani, Gubernur Jawa Timur yang diwakili wagub, Gubernur Banten Rano Karno, ketua DPD RI Irman Gusman.

Sementara itu, MenPAN-RB yang diundang hanya diwakilkan staf khususnya Rachamawati. Demikian juga Mendikbud hanya diwakilkan kepada stafnya. (esy/jpnn)

Guru Akan Gugat Menteri Yuddy

JAKARTA – Surat edaran larangan guru menghadiri HUT Ke-70 PGRI yang dikeluarkan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi berbuntut panjang.

Para guru akan menggugat Yuddy karena dinilai telah mencemarkan nama baik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, dia sudah membentuk tim untuk mengkaji isi surat edaran Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pada surat edaran Menpan-RB itu disebutkan bahwa perayaan HUT PGRI akan mengurangi profesionalisme. Sedangkan pada surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi tertanggal 8 Desember 2015 terkesan menuduh PGRI memotong gaji guru dan memanfaatkan guru untuk kepentingan politik.

”Ada tim yang sedang mengkaji dua surat itu secara hukum. PGRI ini sebenarnya anak baikbaik sejak (berdiri) 1945. Kalau memang kami kritis, itu bentuk sayang kami kepada pemerintah,” katanya di sela Seminar Pendidikan Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dalam Rangka HUT Ke-70 PGRI di Kantor PGRI di Jakarta kemarin.

Setelah 7 Desember lalu, Menpan-RB mengeluarkan surat edaran mengimbau guru tidak menghadiri HUT PGRI. Keesokan harinya (8/12) Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengeluarkan surat edaran yang sama. Namun, sekjen menambahkan di dalam surat itu tidak boleh organisasi yang memotong gaji guru dan memobilisasi guru untuk kepentingan politik dalam rangkaian Hari Guru Nasional.

”Ini susahnya punya menteri yang berpolitik. Mungkin mereka sedang mengukur dirinya sendiri kalau (acara) mengundang orang itu untuk kepentingan politik,” tegasnya. Dia menambahkan, surat edaran itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap guru. Buktinya, dari yang dijadwalkan 100.00 guru, yang akan hadir malah bertambah animonya hingga 109.435 guru.

Memang ada beberapa kepala Dinas Pendidikan yang mengonfirmasi surat edaran itu ke PGRI, namun mayoritas kepala dinas sudah merestui guru untuk turut hadir. Dia berpendapat, gubernur dan kepala dinas malah lebih dewasa menanggapi ini. Presiden Joko Widodo melalui ajudannya kemarin mengirim pesan pendek ke Sulistiyo juga mengonfirmasi kehadirannya pada 13 Desember nanti.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam tidak setuju pemerintah mengeluarkan surat edaran seperti itu. Dia menyebut surat itu sangat berlebihan karena merayakan suatu ulang tahun organisasi sah-sah saja dilakukan masyarakat. ”Pemerintahan sekarang yang lahir pada era Reformasi malah bersikap otoriter layaknya pada era Orde Baru karena mengeluarkan imbauan semacam itu kepada suatu organisasi yang berjuang untuk kepentingan guru,” katanya.

Ridwan berpendapat, pemerintah seharusnya bisa membedakan antara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI. HGN memang wajib dirayakan bersama-sama seperti perayaan Hari Ibu. Namun, HUT PGRI boleh saja dirayakan berbeda para anggotanya. Mengenai dugaan PGRI memolitisasi, politikus Golkar ini berpendapat, suatu organisasi yang memperjuangkan hak dan martabatnya memang harus bersikap politis.

Misalnya saja untukmemperjuangkangajidan status guru, PGRI tidak bisa berdiam diri di rumah, melainkan berpolitik agar pemerintah mau mendengar aspirasi jutaan guru. Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati juga menilai surat edaran Menpan-RB berlebihan dan tidak pada tempatnya. Dia mempertanyakan motivasi Yuddy membuat surat edaran seperti itu. ”Saya tidak melihat kaitan kalau guru hadir di HUT PGRI itu kemudian menjadi tidak profesional,” tandas politisi Fraksi PPP ini.

Sebagai kementerian yang membawahi guru, terutama guru PNS semestinya kementerian merangkul organisasi guru. Bukan dengan cara otoriter melarang guru menghadiri perayaan. Reni meyakini guru-guru malah akan semakin solid ke PGRI karena merasa terusik dengan surat edaran Menteri Yuddy.

Menurut dia, saat ini bukan era Orde Baru yang pemerintahnya bisa melarang masyarakat melakukan kegiatan. Meskipun kegiatan itu berbentuk demonstrasi pun, tidak boleh dilarang karena itu bentuk kebebasan berekspresi.

Sebelumnya, lewat surat edarannya bernomor B/3903/PANRB/12/2015, Yuddy mengimbau guru di seluruh Indonesia menghindari semua bentuk aktivitas yang dapat mengurangi citra guru sebagai pendidik profesional, antara lain ikut serta dalam perayaan guru dan peringatan PGRI pada 13 Desember ini. [koran-sindo.com]

neneng zubaidah

PGRI Sebut Surat Edaran Menpan RB 'Konyol'

(Ilustrasi Guru)

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempertanyakan alasan sebenarnya surat imbauan yang dikeluarkan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Menurut Ketua Umum (Ketum) PGRI, Sulistyo perayaan ulang tahun PGRI tidak ada kaitannya dengan profesionalisme.

"Terlebih perayaan itu dilaksanakan pada hari Ahad di mana semua guru libur dari aktivitas mengajar tanpa mengorbankan siswa di jam belajar," ungkap Sulis melalui keterangan pers, Selasa (8/12).
Dia menganggap pendapat tersebut dangkal sekali jika pemerintah menganggap kedatangan guru sebagai bentuk kurangnya profesionalisme.

Meski diimbau MenpanRB, Sulis menegaskan, PGRI akan tetap merayakan Hari Guru Nasional (HGN) pada 13 Desember 2015 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Sebanyak 100 ribu guru akan menghadiri acara tersebut. Bahkan, dia mengaku telah mengundang Presiden Jokowi untuk menghadirinya. Ia pun meyakini Jokowi akan datang memberikan pengarahan kepada para guru dari seluruh Indonesia terseebut.

"Saya juga telah meminta para guru tetap tenang dan tidak terprovokasi atas surat edaran tersebut," kata Sulis.

Sulistiyo menuturkan, 100 ribu guru yang akan menghadiri Hut PGRI sebagai rangkaian HGN 2015 itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, ini memang sudah menjadi tradisi PGRI membuat hajatan besar setiap satu dasawarsa. Apalagi tahun ini PGRI telah memasuki hari ulang tahunnya yang ke-70.

Sulis juga mengatakan, PGRI juga tidak memiliki agenda untuk melakukan demonstrasi. Anggapan ini diungkapkannya jika memang alasan Menpan RB mengeluarkan Surat edaran itu karena takut guru berdemo.

Menurur Sulis, tidak semestinya seorang menteri mengeluarkan surat edaran yang 'konyol' itu. Dia berpendapat, sikap Menpan RB bisa menjadi penanda arogansi kekuasaannya untuk melarang guru beraktivitas.

"Surat itu menandakan ketidakpahaman terhadap PGRI, organisasi profesi guru Indonesia yang lahir dan berjuang bersama rakyat dalam membangun pendidikan dan karakter bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengimbau seluruh guru untuk tidak mengikuti perayaan guru yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 13 Desember 2015.

Hal diungkapkan Yuddy melalui surat edaran perayaan hari guru 2015 bernomor B/3903/M.PANRB/12/2015 yang ditunjukkan kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas pendidikann provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami meminta para guru di seluruh Indonesia untuk lebih fokus memberikan pelayanan pendidikan berkualitas kepada peserta didik di manapun bapak/ibu bertugas," tulis Yuddy dalam surat edarannya di Jakarta, Selasa (8/12).
Ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional kepada masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, semua aktivitas guru sebagai pendidik harus merujuk pada tujuan pendidikan dan kode etik guru. [republika.co.id]

Imbau Guru Tak Hadiri HUT PGRI, Menteri Yuddy Diprotes

((Menpan RB,Yuddy Chrisnandi)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi menerbitkan surat edaran yang isinya melarang guru menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Surat yang sudah beredar di publik itu ditandatangani Yuddy pada 7 Desember. Adapun perihal surat itu terkait Perayaan Hari Guru 2015. Menpan mengimbau para guru untuk tidak mengikuti peringatan Hari Guru dan HUT PGRI.

Apabila tetap mengikuti peringatan itu maka akan dinilai mengurangi citra guru sebagai pendidik profesional. Menpan juga menyampaikan semua kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) 2015 telah selesai dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 November lalu. Upacara peringatan HGN sudah dilakukan 25 November diseluruh Indonesia.

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan dan RB Herman Suryatman membenarkan adanya surat edaran tersebut. Surat itu, kata dia, dikirim ke gubernur, bupati/wali kota dan seluruh kepala Dinas pendidikan.

Herman mengatakan, kementerian tidak melarang namun hanya mengimbau guru karena peringatan HGN 2015 sudah dirayakan Presiden Jokowi pada 24 November lalu.

Upacara peringatannya juga sudah dilakukan di seluruh Indonesia pada 25 November. "Kita hanya mengimbau secara persuasif karena peringatan Hari Guru sudah selesai dilakukan," kata Herman, Selasa (8/12/2015)

Sementara itu rencananya PGRI akan menggelar acara peringatan HUT PGRI di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 13 Desember mendatang.

Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mempertanyakan dasar Menpan menerbitkan surat edaran tersebut. Jika dikaitkan dengan profesionalisme maka surat edaran itu dinilai tidak tepat karena peringatan itu dilaksanakan pada Minggu 13 Desember 2015.

Sementara Peringatan HGN yang sudah dihadiri Presiden 24 November lalu, kata dia, justru diselenggarakan pada hari kerja.

Sulistiyo menerangkan, meski Menpan RB sudah menerbitkan surat edaran namun agenda perayaan yang akan dihadiri 100.000 guru di Gelora Bung Karno akan tetap berlangsung.

Presiden Joko Widodo pun, sambung dia, sudah diundang datang dan dia meyakini Presiden akan tetap datang menemui para tenaga pendidik ini yang akan datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk memberikan pengarahan.[nasional.sindonews.com]

KM Utama Tunjuk 12 SMK di NTB Pilot Projek Teknologi Energi Terbarukan

MATARAM – Kebutuhan listrik untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 5 persen per tahun tiga tahun terahir di luar sektor pertambangan.

Berdasarkan data statistik PT PLN, rasio elektrifikasi Provinsi NTB meningkat 63,4 persen pada tahun 2013 menjadi 65,65 persen pada tahun 2014. Angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata rasio elektrifikasi luar Jawa sebesar 71 persen dan rata rata nasional sebesar 78 persen.

Melihat kondisi tersebut, KM Utama Indonesia yang merupakan lembaga kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat meluncurkan proyek Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Teknologi  Energi Terbarukan (PEKA SINERGI) dengan menunjuk 12 SMK Negeri di Pulau Lombok sebagai pilot projek untuk di Indonesia.

Peluncuran proyek PEKA SINERGI yang dilaksanakan di Universitas Mataram, Kamis (12/11) tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dari KM Utama, Mae Chu Chang, Kepala Dinas Dikpora NTB, H. Rosiady Sayuti, Wakil Rektor IV Unram, Prof. H. Suardji, Rektor Unram Prof. H. SUnarpi dan perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI, Rizal Sani.

Rizal Sani mengatakan, proyek PEKA SINERGI atau pelatihan dan sertifikasi profesi teknologi energy terbarukan diluncurkan untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja ahli bidang teknologi energy terbarukan (TET) tersebut. Dengan memberi pelatihan kepada guru guru di 12 SMK, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga Lombok, khususnya siswa SMK  dan tenaga professional terkait, agar dapat terjun di sektor TET yang sedang berkembang.

Peka SInergi merupakan proyek yang mendapatkan dana hibah dari Millenium Challenge Acount Indonesia (MCA-Indonesia) dan merupakan bagian dari hibah proyek persemakmuran hijau MCA-Indonesia.

Rizal mengatakan, tujuan utama  Peka Sinergi adalah mempromosikan target nasional Indonesia dalam peralihannya dari bahan bakar fosil ke energy batu dan terbarukan serta mempromosikan upaya pengembangan TET di Lombok.

Proyek Peka SInergi ini merupakan konsorsium dari tiga lembaga, yaitu Universitas Mataram, Pusat Pengembangandan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (p4TK BMT) Bandung dan KM Utama Indonesia.

Sementara itu diantara 12 SMK Negeri di Pulau Lombok yang menjadi pilot projek program Peka Sinergi selama 28 bulan ini adalah untuk Kabupaten Lombok Utara, SMK Al Bayan NW dan SMK Negeri 1 Tanjung untuk Energi Terbarukan Biomassa dan SMK Negeri 1 Bayan untuk TE Surya dan Angin .

Di Lombok Tengah adalah SMKN Negeri 2 Praya Tengah untuk TE Surya Angin, SMKN 1 Batukliang Utara untuk TE Biomassa dan SMKN 1 Kopang untuk TE Surya Angin. Selanjutnya di Lombok Timur ada dua SMK yaitu SMKN 1 Sakra dan SMKN 1 Pringgabaya untuk TE Surya dan Angin.

Kemudian untuk Kabupaten Lombok Barat ada tiga SMK yakni SMKN 1 Lingsar dan SMKN 2 Kuripan untuk TE Hidro dan SMKN 1 Kuripan untuk TE Biomassa. Sementara untuk di Kota Mataram hanya satu SMK yakni SMKN 3 Mataram untuk TE Surya dan Angin.

“Jumlah guru yang kita latih sebanyak 48 orang selama 28 bulan,” ujarnya.[bisnisntb.com*]

Guru Produktif SMK Pertanian dan Kelautan Minim Perhatian

(Guru Produktif SMK Pertanian dan Kelautan Minim Perhatian)

MATARAM – Puluhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang memiliki program keahlian pertanian, perikanan dan peternakan di Provinsi NTB mengeluhkan tidak adanya perhatian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota dan Dikpora Provinsi NTB.

Masih minimnya perhatian oleh Dikpora kabupaten/kota berdampak terhadap kualitas serta mutu pendidikan di SMK pertanian dan kealutan yang rendah. Hal tersebut disebabkan, SDM dari tenaga guru mereka tidak pernah di upgrade melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasalnya, selama ini guru-guru produktif yang mengajar di jurusan pertanian, perikanan dan peternakan tidak pernah tersentuh oleh Dinas Dikpora kabupaten/kota dalam memberikan pelatihan sebagai salah satu hal penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para guru di SMK pertanian, perikanan dan peternakan.

Hal tersebut mengemuka saat rapat koordinasi (Rakor) SMK Pertanian dan Kelautan se Pulau Lombok yang di inisiasi oleh SMKPP Negeri Mataram, Selasa (29/9).

Minimnya pelatihan yang diberikan kepda guru-guru produktif yang membuka jurusan pertanian, perikanan dan peternakan, berimbas pada kualitas serta mutu anak didik yang diluluskan oleh SMK tersebut.

“Minimnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh guru-guru ini berdampak terhadap mutu pendidikan yang dihasilkan,” kata Kepala SMKPP Negeri Mataram, Drs. H. Lalu Basri, M.Pd.

Menurut Basri, keberadaan SMKPP Negeri Mataram sebagai sekolah rujukan untuk SMK sejenis di NTB sangat strategis dalam memberikan pendampingan kepada belasan SMK negeri dan swasta yang ada di Provinsi NTB khususnya di Pulau Lombok.

Guru-guru di SMKPP Negeri Mataram karena bernaung di bawah Kementan langsung, makanya pelatihan dan pendidikan bagi guru sangat banyak. Bahkan guru di SMKPP banyak yang menjadi tutor nasional karena rutin mendapatkan pelatihan.

Berbeda jauh kondisinya dengan guru-guru produktif yang SMK bernaung langsung di bawah Dinas Dikpora kabupaten/kota, dimana perhatian terhadap guru SMK pertanian dan kelautan sangat minim.

Basri mengatakan, dengan adanya pertemuan bersama SMK pertanian dan kelautan yang ada di Pulau Lombok ini nantinya akan ada pelatihan secara berkala untuk memperkaya pengetahuan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru-guru tersebut. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap kualitas pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang bermutu juga di SMK tersebut.

Pada pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk asosiasi SMK yang memiliki program keahlian pertanian dan perikanan. Sehingga nantinya, para guru-guru tersebut bisa dilibatkan dalam pelatihan dan pendidikan yang di adakan oleh Badan koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB.

“Kami akan ususlkan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh NTB dan BPSDM Kementan RI agar guru guru produktif di SMK pertanian dan kelautan bisa dilibatkan dalam pelatihan. Karena SDM guru –guru disana sangat perlu untuk di upgrade,” pungkasnya.[bisnisntb.com*]

Penerima Program Indonesia Pintar di NTB 42.592 Siswa

(Penerima Program Indonesia Pintar di NTB 42.592 Siswa)

MATARAM – Sebanyak 42.592 siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2015 mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Bantuan pendidikan dari PIP sudah dicairkan langsung ke rekening siswa,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Hj. Uumayah di Mataram, Selasa (29/9).

Uum menyebut, masih banyak siswa SMA dan SMK baik negeri dan swasta yang belum mendapatkan dana bantuan dari program PIP. Oleh karena itu, kabupaten/kota segera mengajukan nama –nama siswa sebagai penerima PIP. Karena, secara nasional masih kuota untuk tambahan siswa sebanyak 500 ribu orang.

“Sekolah yang masih ada siswa miskin belum mendapatkan PIP, supaya segera di ajukan melalui dinas kabupaten/kota dan Dapodikmen Kemendikbud secara online,” kata Uum.

Kabupaten yang paling banyak menerima bantuan PIP adalah Kabupaten Bima sebanyak 11.444 siswa, Kabupaten Lombok Tengah 7.547 siswa, Lombok Timur 6.475 siswa, Sumbawa 4.388 siswa, Dompu 3.753 siswa, Lombok Barat 3.033 siswa, Kota Bima 2.038 siswa, Lombok Utara 2.000 siswa, Sumbawa Barat 1.053 siswa dan Kota Mataram 673 siswa.

“Jumlah penerima dana bantuan PIP ini sesuai dengan data yang ada di Dapodikmen Kemendikbud RI. Penyaluran bantuan juga langsung oleh Kemendikbud ke rekening siswa,” jelas Uum.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan realisasi dari janji kampanye dari Presiden Jokowi Dodo untuk membantu masyarakat miskin agar bisa mengenyam pendidikan secara gratis untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA sederajat.

Program PIP ini tidak jauh beda dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang digulirkan sebelumnya oleh Presiden SBY, melainkan hanya berganti nama. Selain itu, nominal uang yang diterima oleh siswa sebesar Rp1.000.000 /orang/tahun yang dialokasikan untuk membeli kebutuhan sekolah termasuk biaya transportasi siswa menuju sekolah.[bisnisntb.com*]

PGRI NTB Ingatkan Guru Tak Kuliah di UT

(H.M.Ali H.A.Arahim)

MATARAM – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Ali Rahim mengingatkan guru-guru yang ada di Provinsi NTB untuk tidak kuliah meningkatkan kualifikasi pendidikan menjadi starata satu (S1) di Universitas Terbuka.

Terlebih lagi bagi guru yang sudah lulus sertifikasi. “Guru yang ada di NTB jangan kuliah untuk mengejar linier di UT, apalagi itu guru yang sudah lulus sertifikasi,” kata Ali Rahim di Mataram, Senin (5/10). 

Peringatan tersebut disampaikan Ali Rahim setelah adanya oknum pengawas pendidikan di wilayah Lombok Tengah bagi barat daya yang diduga mengarahkan guru di wilayah kerja setempat untuk melanjutkan pendidikan S1 linier sebagai syarat agar tunjangan sertifikasinya dibayarkan.

Menurut Ali Rahim, guru-guru yang ada di NTB untuk tidak mengikuti arahan dari oknum pengawas tersebut, karena bagi guru yang sudah lulus sertifikasi tidak ada keharusan untuk kembali kuliah S1 linier sesuai dengan mata pelajaran yang di pegang di sekolah tempatnya mengajar.

Karena saat mengikuti program sertifikasi, guru-guru tersebut sudah dinyatakan linier dan lulus melalui proses porto folio dan juga melalui proses Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). “Saat mengikuti proses sertifikasi, guru-guru kami ini sudah dinyatakan linier sesuai dengan mata pelajaran yang ajarkan di sekolah. 

Jadi sangat tidak benar kalau guru yang sudah lulus sertifikasi itu diharuskan kuliah S1 untuk program linier,” jelas Ali Rahim.

Oleh karena itu, Ali kembali mengimbau kepada guru-guru utamanya yang sudah lulus program serifikasi untuk tidak mengikuti ajakan dari oknum-onknum pengawas yang mengarahkan untuk kuliah di UT dalam rangka meningatkan kualiafikasi pendidikan terkait program linier. “Intinya guru yang sudah lulus sertifikasi tidak perlu lagi kuliah ataupun mengikuti program linier S1,” pungkasnya. [bisnisntb.com*]

CPNS 2016 AKHIRNYA RESMI DIBUKA

(Ilustrasi)

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 akhirnya telah resmi dibuka. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan moratorium rekrutmen CPNS pada 2016 sifatnya terbatas. Artinya, masih ada formasi tertentu yang dibuka lantaran sejumlah instansi masih sangat membutuhkan pegawai baru.

“Moratorium bukan berarti tidak menerima pegawai baru sama sekali. Koridornya masih di moratorium terbatas dan jumlah yang diangkatkan pun sangat sedikit karena hanya menggantikan yang pensiun saja,” kata Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono kepada JPNN, Rabu (4/11).

Rencananya, formasi yang dibuka adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.

“Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan pemda,” ujarnya.

Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Jumlahnya, sekitar 3.000-an. Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1.000-an.

“Guru 3T akan diprioritaskan. Berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden,” ujarnya.

Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5.000-an. Sekolah ikatan dinas ini, antara lain, Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).

Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). [tolongshare.com]

Ini Tugas dan Fungsi Ditjen Guru, dan Beberapa Struktur Organisasi Kemdikbud

SAHABAT GURU - Mulai pada tanggal 21 Oktober 2015 ini, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah resmi dan secara sah telah terbentuk dengan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Jenderal GTK ini berfungsi untuk menangani urusan-urusan khusus guru dari jenjang PAUD, Dikdas hingga Dikmen mulai dari urusan kenaikan pangkat, peningkatan kompetensi, hingga urusan pencairan aneka tunjangan.

Setelah resmi terbentuknya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) tak lagi dalam struktur organisasi Kemendikbud yang baru. Selain itu, untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUDPM).

Selain membentuk direktorat jenderal tentang guru dan mengubah nama Ditjen PAUDNI tersebut, Kemendikbud pun menggabungkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Dikmen) menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Secara keseluruhan, struktur ataupun susunan organisasi Kemendikbud saat ini terdiri dari :

a.   Sekretariat Jenderal;

b.   Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

c.   Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

d.   Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

e.   Direktorat Jenderal Kebudayaan;

f.    Inspektorat Jenderal;

g.   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

h.   Badan Penelitian dan Pengembangan;

Selain itu, terdapat 4 staf ahli dalam struktur Kemendikbud RI mulai tahun 2015 yaitu :

a.   Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;

b.   Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;

c.   Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan

d.   Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian khusus mengenai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sebelumnya berada dalam naungan Kemendikbud RI, mulai diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Maka mulai saat ini Dirjen Dikti berada di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mana ketentuan-ketentuan selengkapnya dapat di lihat pada salinan Perpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kemenristekdikti . (copas. dadangjsn)

Jurusan Bahasa Indonesia Akan Dibuka di Universitas Suez Canal Ismailia Mesir

Kemendikbud - Popularitas Bahasa Indonesia di dunia Internasional semakin berkembang pesat. Salah satu negara yang mengembangkan bahasa Indonesia adalah Mesir. Hal tersebut terlihat dari penyelenggaraan kursus bahasa Indonesia yang saat ini sudah menarik minat warga Negara Mesir sekitar 2.100 orang. Berita baik disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Mesir, melalui Atase Pendidikan, bahwa Jurusan Bahasa Indonesia akan segera dibuka di Universitas  Suez Canal Ismailia, Mesir.

Universitas Suez Canal Ismailia, Mesir, akan membuka Fakultas baru yaitu Fakultas Alsun (Fakultas Bahasa dan Terjemahan), pada tahun akademik 2015/2016. Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu dari 16 jurusan bahasa asing yang akan didirikan dalam fakultas tersebut. Dalam surat yang dikirimkan oleh KBRI di Mesir, Nomor B-00326/CAIRO/150623, tanggal 21 juni 2015, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa pada pembukaan fakultas baru tersebut diharapkan Indonesia dapat berpartisipasi dalam mendirikan jurusan Bahasa Indonesia.

“Ini menjadi kesempatan dan waktu yang tepat untuk mengusulkan pendirian jurusan Bahasa Indonesia, mengingat prosesnya akan dilakukan dalam satu paket bersama pendirian Falkutas Alsun,” demikian disampaikan Direktur Pusat Bahasa dan Terjemahan Universitas Suez Canal Ismailia, Abdel Rahim Kurdi dalam penjelasan yang dituliskan oleh Atase Pendidikan KBRI di Kairo, Mesir Fahmy Lukman.

Dalam mempersiapkan jurusan Bahasa Indonesia, syarat utama yang harus dipersiapkan adalah mengirimkan minimal empat dosen tetap Bahasa Indonesia untuk menjadi pengajar inti sampai berhasil meluluskan satu angkatan strata satu (S1). Selanjutnya mempersiapkan kurikulum lengkap dari semester pertama sampai dengan semester akhir, dan menyediakan fasilitas perpustakaan dan laboratorium bahasa untuk para mahasiswa.

Untuk mempersiapkan syarat utama tersebut, KBRI di Kairo akan bekerja sama dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Padjajaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. “Kami berharap adanya kontribusi dari institusi tersebut dalam mempersiapkan tenaga pendidik, perpustakaan dan sarana laboratorium demi terwujudnya berdirinya jurusan Bahasa Indonesia di Universitas dimaksud,” disampaikan Fahmy Lukman selaku pemberi berita. (Seno Hartono)

Tunjangan Guru dan Tata Usaha Honorer 2015

Ilustrasi Honorer.

Kabar gembira bagi guru dan Tata Usaha ( TU ) honorer di indonesia, karena tahun 2014/2015 ini pemerintah telah mengeluarkan pemberitahuan tentang usulan tunjangan guru dan tata usaha untuk anggaran tahun 2014/2015. Adapun bagi Sekolah kami di daerah kabupaten Muara ENim Sumatera Selatan suratnya telah kami terima dan semoga saja daerah lain juga sudah mendapat pemberitahuannya.
Nah, di tahun 2015 ini status honorer diganti menjadi harian lepas, wah tambah keren ya hahahah. Untuk isi surat edaran tersebut berisi beberapa point diantaranya :

Persyaratan Calon penerima Dana Jasa / Upah Guru dan Tata Usaha Harian Lepas Jenjang SD , SMP/MTs dan SMA/SMK/MA ( Sesuai Dengan Pemebritahuan Surat Edaran Dari Dinas Pendidikan Masing-masing Daerah

• Tata Usaha Berstatus Non PNS bukan merupakan CPNS/PNS yang menjadi Tenaga Harian Lepas
• Tata Usaha yang Di usulkan minimal Berijazah SMA sederajat , Masa Kerja Honorer Minimal TMTNopember 2012 berturut - turut tanpa Putus
• Untuk Tata Usaha Diutamakan Tata Usaha Bagian Administrasi, Operator Dapodik , Perpustakaan dan Laboratorium 
• Penerima Dana Jasa /Upah Tata Usaha harian lepas sesuai dengan kebutuhan Jumlah Siswa setiap Sekolah

Lampiran Usulan Guru dan Tata Usaha ( TU ) Harian Lepas Sebagai Berikut :

• Mengisi Daftar Usulan dan Tata Usaha Harian Lepas
• Melampirkan Format S1,S2,S3,S4 dan S5 
• Foto Copy SK Pertama Kali Bertugas Di sekolah
• Foto Copy SK Pembagian Tugas Mengajar selama 2 Tahun terakhir yaitu 2012-2013 dan 2013-2014 yang telah dilegalisir kepala sekolah
• Fotocopy Ijazah terakhir dan Bagi Guru ( Akta Mengajar )
• Fotocopy Rekening Sekolah Atas Nama Guru Komite dan Tata Usaha Komite

Demikian Info Tentang Usulan Tunjangan Guru dan Tata Usaha Honorer 2015. Semoga bukan hanya kabar gembira buat para guru dan tata usaha, namun menjadi kenyatan buat kesejahteraan para guru dan tata usaha ( TU ) honorer yang selama ini mengabdi tanpa mengenal lelah dan Pamrih. Semoga bermanfaat, minimal bisa di jadikan revenrensi untuk guru dan TU di kab/kota lainnya.

Sumber: http://www.atirta13.com

DOWNLOAD SURAT EDARAN

Sertifikasi 2015 : Untuk Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ). Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut. Untuk mengetahui lebih rinci silahkan unduh Pedoman dan Paparan Penetapan Peserta PPGJ Sertifikasi Guru 2015 sebagai berikut :

• Buku Pedoman Sertifikasi Guru 2015 disini
• Paparan Penetapan Peserta PPGJ Sertifikasi Guru 2015 disini

sumber : www.dikpora.mataramkota.go.id

Direktorat P2TK Dikdas Akan Memberikan Beasiswa S2 Bagi Guru SMP TA 2015

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). PTK perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

Melalui surat resminya Nomor : 2212/C5.3/KP/2015 yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 2015, pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK Dikdas) akan memberikan Bantuan Peningkatan Kualifikasi (beasiswa) S-2 bagi Guru SMP untuk beberapa program studi, yaitu :

1. Program Studi Pendidikan Matematika
2. Program Studi Pendidikan IPS;
3. Program Studi Pendidikan IPA;
4. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia; dan
5. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

Adapun persyaratan pendaftaran untuk mengikuti seleksi adalah mengajukan surat permohonan mengikuti seleksi masuk program pemberian dana langsung peningkatan kualifikasi S-2 dengan melampirkan:

1. Bagi Guru SMP berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS);
2. Bagi guru swasta, berstatus sebagai guru tetap yayasan (GTY);
3. Bagi Guru Honorer di SMP negeri harus memiliki SK Kepala Dinas Pendidikan sebagai guru honor.
4. Berusia maksimum 37 tahun per 1 September 2015 yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
5. Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar berusia maksimum 42 tahun per 1 September 2015 yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, serta SK pejabat berwenang tentang penetapan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
6. Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari program studi yang sekarang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) dengan IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
7. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun mengajar yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama (ditambah dengan SK Daerah khusus untuk Guru yang bertugas di daerah khusus) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
8. Memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi jenjang strata dua (S-2), dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dari pejabat berwenang.
9. Memiliki prestasi akademik yang terkait dengan tugas keguruan/kependidikan (akan lebih diutamakan), dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang relevan.

Semua berkas usulan pendaftaran tersebut paling lambat diterima di Subdit PTK SMP diterima tanggal 23 Juni 2015, ke alamat: 

Subdit PTK SMP
Dit. P2TK Dikdas – Ditjen Dikdas - Kemdikbud
Gedung C Lantai 18
Jln. Jend. Sudirman Senayan Jakarta
Telp. 021 57851860

Bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi administrasi, akan diundang untuk mengikuti ujian tertulis,
seluruh biaya transportasi dan akomodasi untuk mengikuti kegiatan seleksi ujian tertulis calon penerima beasiswa dibebankan pada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas tahun anggaran 2015 sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya untuk kepentingan konfirmasi kegiatan ini secara teknis lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi : Herlina Kamase, S.H (HP 08128521025) atau Kresno Manalu, S.H (081281725125).

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan download surat dan panduannya pada link berikut ini :

1. Surat Pemberitahuan Program Pemberian Bantuan Beasiswa S2 bagi Guru SMP T.A 2015
2. PEDOMAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S-2 BAGI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2015

Sumber referensi : p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id 

APA KABARMU HONORER?

[Ilustrasi Honorer]

MATARAM - Telah berlangsung dialog interaktiv di studio TVRI NTB, Kamis 14/5/2015 sekitar pukul 19.10 wita. Dialog dengan judul, Apa Kabarmu Honorer?. Dalam diolog tersebut yang menjadi narasumber adalah ketua PGRI NTB, H.M.Ali A. Rahim dan ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Prov. NTB, Taufiqurrahman.

Dialog yang berdurasi lebih kurang 1 jam tersebut, mengunggah perhatian pemirsa di rumah pecinta TVRI. Diantaranya telpon interaktiv dilakukan oleh Adi, guru honorer asal Lombok Timur, menyatakan, bahwa masih banyak guru honorer yang bekerja serabutan, menjadi petani dan nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Lihat saja rekan-rekan tenaga honorer yang ada di pulau Mareje Lotim mereka di sana cukup membutuhkan perhatian pemerintah.

Hal seirama pula disampaikan oleh salah seorang guru honorer di SDN 1 Lembar Lombok Barat, Siti Aisyah, dalam interaktivnya ia mengeluhkan dirinya yang belum diperhatikan oleh pemerintah daerah. “saya mengabdi mulai tahun 2003, usia saya saat ini sudah genab 44 tahun, kami sangat berharap perjuangan dilakukan oleh PGRI atau Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer untuk merubah keadaan kami”. Keluhnya

Persoalan tenaga honorer, memang persoalan yang cukup kompleks, dibutuhkan tangan-tangan dingin para penguasa, Bupati, Walikota dalam mengatasinya, minimal mengurangi persoalan yang dialami oleh tenaga honorer. Seperti, mengeluarkan SK tenaga honorer oleh pemerintah Daerah sebagai pengakuan pemerintah atas keberadaan tenaga honorer.

Ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjelaskan, persoalan tenaga honorer adalah persoalan kita semua, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan. Dalam undang-undang no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan guru dalam melaksanakan tugasnya wajib mendapatkan perlindungan hukum.

PGRI dalam menyikapi berbagai persoalan ini tidak tingal diam, akan terus berjuang. Saat ini PGRI NTB telah membentuk anak lembaganya, Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dan telah di kukuhkan kepengurusan pada 9 Mei 2015 oleh ketua PGRI NTB diacara RAPIM dan disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Muhamad Amin, Minggu lalu di hotel Lombok Garden. Tentunya upaya ini merupakan salah satu trik dalam menyikapi berbagai persoalan yang menghimpit tenaga honorer, guru maupun pegawai yang mengabdi di bawa naungan Dikbud.

Ketua PGRI NTB ia berharap, pemerintah, pemerintah daerah menyelesaikan persoalan honor K2 yang lulus mapun yang belum lulus tes, karena semua ini merupakan tangung jawab kita semua, seperti yang dialami oleh honor K2 Lotim sejumlah 646 dinyatakan lulus tes tahun lalu namun cuman 11 orang yang  mendapatkan SK CPNS.

Lobar sejumlah 263 dinyakan lulus tes tahun lalu, dengan rincian 211 guru, 47 tenaga teknis dan 5 orang tenaga kesehatan. Namun dari total jumlah yang dinyakan lulus cuman 58 yang sudah resmi mendapatkan SK CPNS. Sumbawa Barat dan masih banyak kabupaten kota lainnya yang masih tersandung masalah K2, hampir seluruh Kabupaten Kota.

Bila terjadi kekurangan adminitrasi honor K2 yang dinyatakan lulus tes tahun lalu, segera diselesai oleh interen pemerintah Daerah, karena honor K2 yang lulus memiliki hak untuk mendapat pengakuan keabsahan statusnya sebagai CPNS, begitupun yang belum lulus untuk dapat ditindak lanjuti.

Jumlah tenaga honorer K2 secara keseluruhan yang lulus maupun yang belum, data tahun 2014 lalu. Sejumlah 19.503 terdiri dari, Pemprov 99 orang, Lobar 755, Loteng 2.821, Lotim 1.799, KLU 431, Kota Mataram 1.250, Sumbawa Barat 1.359, Sumbawa Besar 1.788, Dompu 1.558, Bima 4.935, Kota Bima 2.708.

Secara Nasional jumlah K2 500 ribuan, sekitar 150 ribu yang disiapkan koata CPNS tahun lalu, ternyata lebih dari 50 ribu koata tidak terisi, penyebabnya bodong atau siluman (Lombok Post, Hal.1 edisi Kamis 7 Mei 2015). Dari kekosongan K2 yang diindikasikan bodong tersebut, itulah menjadi peluang bagi honor K2 yang belum lulus tes tahun lalu, akan mengikuti seleksi tes tertulis yang diperkirakan akan dilaksanakan setelah Idul Fitri 2015 atau sekitar bulan Agustus.

Sedangkan jumlah guru honorer di NTB berkisar 84 Ribuan, kalau dibandingkan guru PNS lebih besar guru honorer, jumlah guru PNS 49 ribuan. [ufiq]

Kemudahan Komunikasi Bagi Keluarga Besar PGRI NTB

[Penandatanganan MoU PT. Telkom dengan PGRI NTB
Sabtu, 9 Mei 2015 di Hotel Lombok Garden]

Menindaklanjuti MoU Kerjasama PGRI Provinsi NTB dengan PT. Telkom Rayon NTB terkait "Teman Telkomsel: Komunitas bagi Pengurus dan Anggota PGRI" maka dihimbau kepada seluruh pengurus dan anggota beserta keluarga agar memanfaatkan kemudahan dan kemurahan fasilitas ini untuk kelancaran komunikasi.

KEMUDAHAN

1)      Informasi langsung dari Pengurus PGRI Provinsi ke nomor penerima.

2)      Informasi langsung dari nomor penerima ke Pengurus PGRI Provinsi NTB.

3)      Informasi langsung dari nomor penerima ke nomor penerima lain (pengurus ranting, kecamatan, kabupaten/kota atau ke sesama anggota komunitas)

MURAH

1)      SMS ke sesama anggota komunitas Rp. 0 

2)      SMS ke Media Center Rp. 1 / SMS

3)      Telepon ke sesama anggota komunitas Rp. 10.000/bulan (Unlimited)

4)      Akses data internet Rp. 1 untuk 750 kb dan selanjutnya Rp. 2/kb

CARA AKTIVASI:

1.      Mengirimkan MSISDN (Nomor Kartu Telkomsel baik Simpati, AS atau Loop), beserta ----- Nama depan, nama belakang dan kabupaten/kota---- pada pengurus PGRI NTB baik secara kolektif maupun perorangan ke alamat berikut:

a.      Isi Form Online atau di Facebook: Berjuang Bersama PGRI NTB (Inbox), Ali Rahim Yusuf Zaini Abdul Kadir

b.      Selular : 081353017370, 08333002223, 082340237772 

c.       Email: dirson35@yahoo.com, pgrintb21@yahoo.co.id, yzaini6940@gmail.com 

2.      Bila dikirim secara kolektif bisa menggunakan format Excel (MSISDN (nomor hp, Nama depan, Nama Belakang, Kabupaten/Kota)

3.      Bila Anda mengirimkan secara online kami akan langsung melakukan registrasi sendiri (karena PGRI NTB boleh langsung mengaktivasi nomor anda)

4.      System akan mengirimkan konfirmasi ke nomor tujuan dan PASTIKAN ANDA MERESPON SMS yang dikirimkan SEGERA.

5.      System akan mengkonfirmasi status keanggotaan anda dalam komunitas PGRI NTB via SMS.

6.      Untuk lebih meyakinkan apakah Anda sudah tergabung dalam komunitas PGRI NTB bisa ditelusuri dengan mengirim sms: CEKSTATUS kirim ke 2323.

7.      Selamat Bergabung di Komunitas PGRI NTB

TAMBAHAN

1)      Fasilitas ini bisa juga dimanfaatkan untuk nomor-nomor keluarga Anda (orang yang paling sering anda hubungi).

2)      Berlaku untuk nomor baru maupun nomor lama (existing).