Abdurrahman Jaelani Terpilih Jadi FK3S Gerung, KKGOR Dapat Energi Baru

Dari kiri, Muid, Abdurrahman Jaelani dan Sekertaris FK3S.

LOBAR, - Tidak di sangka-sangka, Abdurrahman Jaelani sosok guru yang berkepribadian sederhana yang saat ini menjabat sebagai kepala SDN 2 Gerung  Selatan yang notabene yunior sebagai kepala sekolah di wilayah Kecamatan Gerung. 

Namun tidak bisa ia elakan dengan kesederhanaanya dan segudang pengalaman organisasi yang dilakoninya selama ini di bidang pendidikan, seakan-akan telah di ngintip oleh kebanyakan kepala sekolah yang ada di Gerung.

Bagaimana tidak saat acara Pembubaran dan Pemilihan Pengurus Baru Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (FK3S) yang berlangsung pekan lalu di Kantor UPTD Gerung yang di hadiri langsung oleh kepala Dinas cabang UPTD Gerung, H.Abdullah dan seluruh pengawas dan kepala sekolah se kecamatan Gerung.

Ia, Abdurrahman Jaelani perwakilan dari Gugus 1 unggul dari 6 calon pengurus yang di usungkan oleh masing-masing gugus sejumlah 7 gugus di Gerung. Kepengurusan lama yang di ketuai oleh Saleh Sayuti yang juga ketua PGRI Kab. Lombok Barat dengan berakhirnya masa kepengurusan yang terhitung Desember 2015 lalu tergantikan dan telah menyerahkan segala adminitrasi kepengurusan ke pengurus terpilih.

Dengan terpilihnya Ketua FK3S yang baru masa bakti 2016-2019, ternyata menggugah semangat baru guru olahraga di Gerung. Hal demikian di sampaikan oleh ketua Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGOR) saat penyampaian sambutan di Acara Rapat Musawarah Persiapan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang di hadiri oleh seluruh guru olahraga dan ketua FK3S terpilih yang berlangsung di SDN 2 Gerung Selatan, Senin, 15/3/16.

“Bapak Ketua FK3S, sepertinya kami memiliki energy baru dengan terpilihnya bapak sebagai ketua FK3S saat ini, kami membutuhkan sosok seperti bapak yang bisa mendukung atas tersuksesnya kegiatan O2SN Tahun ini. Kami tidak menginginkan terulangnya masalah seperti Tahun sebelumnya”. Tegas Ketua KKGOR, Muid.

Lanjutnya, Muid memaparkan beberapa prestasi anak binaannya, “kita punya atlet yang perlu di jaga dan terus dibina, seperti Fahmi Hardian siswa Kelas 2 SDN 1 Gerung Utara, ia Tahun lalu dapat empat Emas di tingkat Provinsi pada cabang olahraga Renang di kelompok usia TK dan SD saat itu masih duduk di bangku kelas 1 SD, dan Tenis Meja, Jiko dan Firjiani siswa SDN 1 Gerung Selatan”. Lanjutnya

Sanjungan KKGOR di sambut senyum oleh ketua FK3S, Abdurrahman Jaelani. “Siapa saja yang jadi ketua sama saja kok, saya juga harus banyak belajar, hal-hal baik dari pengurus lama kita jadikan sebagai referensi, kalau hal buruknya, kita buang jauh-jauh. Namun semua ini tanpa adanya kerja sama yang baik, kita tidak bisa sukses, ayo! kita sama-sama kerja keras. Segala bentuk kegiatan guru olahraga silahkan direncakan dengan baik, karena tidak saja soal O2SN yang kita laksanakan Tahun ini, namun banyak yang lainnya, seperti OSN, FLSN dan lainnya”. Sambutnya Ketua FK3S.

Di tulis oleh : Taufiq Abu Dena

AGTKH PGRI NTB : Saatnya Registrasi Anggota dan Cetak KTA Baru

Ilustrasi KTA

Sahabat honorer yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Sudahkah memiliki KTA PGRI? Kalau belum segera registrasi keanggotaan!. Sebagaimana misi besar kita, ingin mendata data base Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dan pemberian legalitas pengakuan keorganisasian secara sah pada organisasi  profesi PGRI,  sebagaimana di amanatkan dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik, berbunyi "Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi".

PGRI NTB Tahun 2015 lalu dalam upaya memperkuat keorganisasian dan menjawab harapan seluruh Honorer untuk di berikan pelayan yang lebih khusus kepada Honorer, dari itu telah dibentuk anak lembaga atau sayap organisasi PGRI yang diberi nama Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (AGTKH) dan telah di kukuhkan oleh ketua PGRI NTB H.M.Ali A.Rahim dan di hadiri oleh wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin dan disaksikan oleh seluruh pengurus PGRI Kab/Kota se NTB.

AGTKH ini dibentuk dengan maksud untuk menangani khusus berbagai persoalan Guru Maupun Tenaga Kependidikan Honorer di lingkup Dikbud dan Kemenag dan telah di bentuk kepengurusan setingkat kab/kota, dari itu anggota wajib melakukan registrasi keanggota dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan memiliki Nomor Pokok Anggota (NPA) secara nasional.

Sejak awal tahun 2016 kita sedang mendata dan menerbitkan KTA PGRI kepada seluruh honorer, registrasinya di lakukan secara nasional di server website PB.PGRI, dalam upaya mempermudah pendataan dan registrasi, kami juga telah menyediakan form manual untuk di isi oleh masing-masing anggota yang nanti kami akan registrasikan secara online untuk mendapatkan NTA dan KTA sebagai identitas sah keanggota organisasi PGRI.

Bagi bpk/ibu yang sudah melakukan registrasi secara online atau yang ingin melakukan registrasi online diharapkan menyerahkan bukti registrasi keanggotaan kepada pegurus AGTKH kab/kota masing-masing beserta biaya cetak KTA untuk dapat segera di proses.

Biaya cetak KTA sejumlah RP. 30.000,- proses pencetakan KTA di sekretariat PGRI NTB dengan mesin cetak berkualitas. KTA yang di proses berdasarkan data yang kami terima dari kab/kota. Jenis KTA berkulitas, tidak mudah luntur dan tidak mudah patah, bentuknya sama seperti kartu ATM Bank pada umumnya.

Hal ini semata-mata untuk pendataan dan legalisasi keanggota PGRI yang sewaktu-waktu anggota tersandut masalah dalam bentuk perkara apa saja, dengan memiliki KTA sangat membantu kami dalam pengecekan identitas keanggotaan sebagai organisasi profesi  yang profesional.

Terimakasih atas perhatiannya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Salam Ta’zim Ketua AGTKH PGRI NTB, Taufiqurrahman,S.Pd. Ada hal yang perlu di tanyakan? silahkan hubungi kami 081 917 159 107.

APA KABARMU HONORER?

[Ilustrasi Honorer]

MATARAM - Telah berlangsung dialog interaktiv di studio TVRI NTB, Kamis 14/5/2015 sekitar pukul 19.10 wita. Dialog dengan judul, Apa Kabarmu Honorer?. Dalam diolog tersebut yang menjadi narasumber adalah ketua PGRI NTB, H.M.Ali A. Rahim dan ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Prov. NTB, Taufiqurrahman.

Dialog yang berdurasi lebih kurang 1 jam tersebut, mengunggah perhatian pemirsa di rumah pecinta TVRI. Diantaranya telpon interaktiv dilakukan oleh Adi, guru honorer asal Lombok Timur, menyatakan, bahwa masih banyak guru honorer yang bekerja serabutan, menjadi petani dan nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Lihat saja rekan-rekan tenaga honorer yang ada di pulau Mareje Lotim mereka di sana cukup membutuhkan perhatian pemerintah.

Hal seirama pula disampaikan oleh salah seorang guru honorer di SDN 1 Lembar Lombok Barat, Siti Aisyah, dalam interaktivnya ia mengeluhkan dirinya yang belum diperhatikan oleh pemerintah daerah. “saya mengabdi mulai tahun 2003, usia saya saat ini sudah genab 44 tahun, kami sangat berharap perjuangan dilakukan oleh PGRI atau Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer untuk merubah keadaan kami”. Keluhnya

Persoalan tenaga honorer, memang persoalan yang cukup kompleks, dibutuhkan tangan-tangan dingin para penguasa, Bupati, Walikota dalam mengatasinya, minimal mengurangi persoalan yang dialami oleh tenaga honorer. Seperti, mengeluarkan SK tenaga honorer oleh pemerintah Daerah sebagai pengakuan pemerintah atas keberadaan tenaga honorer.

Ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjelaskan, persoalan tenaga honorer adalah persoalan kita semua, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan. Dalam undang-undang no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan guru dalam melaksanakan tugasnya wajib mendapatkan perlindungan hukum.

PGRI dalam menyikapi berbagai persoalan ini tidak tingal diam, akan terus berjuang. Saat ini PGRI NTB telah membentuk anak lembaganya, Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dan telah di kukuhkan kepengurusan pada 9 Mei 2015 oleh ketua PGRI NTB diacara RAPIM dan disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Muhamad Amin, Minggu lalu di hotel Lombok Garden. Tentunya upaya ini merupakan salah satu trik dalam menyikapi berbagai persoalan yang menghimpit tenaga honorer, guru maupun pegawai yang mengabdi di bawa naungan Dikbud.

Ketua PGRI NTB ia berharap, pemerintah, pemerintah daerah menyelesaikan persoalan honor K2 yang lulus mapun yang belum lulus tes, karena semua ini merupakan tangung jawab kita semua, seperti yang dialami oleh honor K2 Lotim sejumlah 646 dinyatakan lulus tes tahun lalu namun cuman 11 orang yang  mendapatkan SK CPNS.

Lobar sejumlah 263 dinyakan lulus tes tahun lalu, dengan rincian 211 guru, 47 tenaga teknis dan 5 orang tenaga kesehatan. Namun dari total jumlah yang dinyakan lulus cuman 58 yang sudah resmi mendapatkan SK CPNS. Sumbawa Barat dan masih banyak kabupaten kota lainnya yang masih tersandung masalah K2, hampir seluruh Kabupaten Kota.

Bila terjadi kekurangan adminitrasi honor K2 yang dinyatakan lulus tes tahun lalu, segera diselesai oleh interen pemerintah Daerah, karena honor K2 yang lulus memiliki hak untuk mendapat pengakuan keabsahan statusnya sebagai CPNS, begitupun yang belum lulus untuk dapat ditindak lanjuti.

Jumlah tenaga honorer K2 secara keseluruhan yang lulus maupun yang belum, data tahun 2014 lalu. Sejumlah 19.503 terdiri dari, Pemprov 99 orang, Lobar 755, Loteng 2.821, Lotim 1.799, KLU 431, Kota Mataram 1.250, Sumbawa Barat 1.359, Sumbawa Besar 1.788, Dompu 1.558, Bima 4.935, Kota Bima 2.708.

Secara Nasional jumlah K2 500 ribuan, sekitar 150 ribu yang disiapkan koata CPNS tahun lalu, ternyata lebih dari 50 ribu koata tidak terisi, penyebabnya bodong atau siluman (Lombok Post, Hal.1 edisi Kamis 7 Mei 2015). Dari kekosongan K2 yang diindikasikan bodong tersebut, itulah menjadi peluang bagi honor K2 yang belum lulus tes tahun lalu, akan mengikuti seleksi tes tertulis yang diperkirakan akan dilaksanakan setelah Idul Fitri 2015 atau sekitar bulan Agustus.

Sedangkan jumlah guru honorer di NTB berkisar 84 Ribuan, kalau dibandingkan guru PNS lebih besar guru honorer, jumlah guru PNS 49 ribuan. [ufiq]

Kemudahan Komunikasi Bagi Keluarga Besar PGRI NTB

[Penandatanganan MoU PT. Telkom dengan PGRI NTB
Sabtu, 9 Mei 2015 di Hotel Lombok Garden]

Menindaklanjuti MoU Kerjasama PGRI Provinsi NTB dengan PT. Telkom Rayon NTB terkait "Teman Telkomsel: Komunitas bagi Pengurus dan Anggota PGRI" maka dihimbau kepada seluruh pengurus dan anggota beserta keluarga agar memanfaatkan kemudahan dan kemurahan fasilitas ini untuk kelancaran komunikasi.

KEMUDAHAN

1)      Informasi langsung dari Pengurus PGRI Provinsi ke nomor penerima.

2)      Informasi langsung dari nomor penerima ke Pengurus PGRI Provinsi NTB.

3)      Informasi langsung dari nomor penerima ke nomor penerima lain (pengurus ranting, kecamatan, kabupaten/kota atau ke sesama anggota komunitas)

MURAH

1)      SMS ke sesama anggota komunitas Rp. 0 

2)      SMS ke Media Center Rp. 1 / SMS

3)      Telepon ke sesama anggota komunitas Rp. 10.000/bulan (Unlimited)

4)      Akses data internet Rp. 1 untuk 750 kb dan selanjutnya Rp. 2/kb

CARA AKTIVASI:

1.      Mengirimkan MSISDN (Nomor Kartu Telkomsel baik Simpati, AS atau Loop), beserta ----- Nama depan, nama belakang dan kabupaten/kota---- pada pengurus PGRI NTB baik secara kolektif maupun perorangan ke alamat berikut:

a.      Isi Form Online atau di Facebook: Berjuang Bersama PGRI NTB (Inbox), Ali Rahim Yusuf Zaini Abdul Kadir

b.      Selular : 081353017370, 08333002223, 082340237772 

c.       Email: dirson35@yahoo.com, pgrintb21@yahoo.co.id, yzaini6940@gmail.com 

2.      Bila dikirim secara kolektif bisa menggunakan format Excel (MSISDN (nomor hp, Nama depan, Nama Belakang, Kabupaten/Kota)

3.      Bila Anda mengirimkan secara online kami akan langsung melakukan registrasi sendiri (karena PGRI NTB boleh langsung mengaktivasi nomor anda)

4.      System akan mengirimkan konfirmasi ke nomor tujuan dan PASTIKAN ANDA MERESPON SMS yang dikirimkan SEGERA.

5.      System akan mengkonfirmasi status keanggotaan anda dalam komunitas PGRI NTB via SMS.

6.      Untuk lebih meyakinkan apakah Anda sudah tergabung dalam komunitas PGRI NTB bisa ditelusuri dengan mengirim sms: CEKSTATUS kirim ke 2323.

7.      Selamat Bergabung di Komunitas PGRI NTB

TAMBAHAN

1)      Fasilitas ini bisa juga dimanfaatkan untuk nomor-nomor keluarga Anda (orang yang paling sering anda hubungi).

2)      Berlaku untuk nomor baru maupun nomor lama (existing).

Alhamdulillah, Pengukuhan Asosiasi dan Peluncuran Media Center PGRI NTB Sukses Dilaksanakan.

[Ketua PGRI NTB, Saat Mengukuhkan Pengurus AGTK NTB]

Mataram,- Organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, tanpaknya saat ini terus melakukan pembenahan, bagaimana tidak, diantaranya telah dibentuknya Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (AGTK) setingkat provinsi dan telah meluncurkan media center PGRI NTB yang nantinya akan menjadi pusat pemberian informasi kepada guru di NTB.

Pengukuhan AGTK dan peluncuran media center yang dirangkaikan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) PGRI NTB berlangsung hikmat. Acara ini dihadiri langsung oleh wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin dan seluruh pimpinan PGRI kabupaten kota se NTB yang terdiri dari, ketua, sekertaris dan bendahara, “alhamdulillah sukses dilaksanakan”. Ungkap, ketua PGRI NTB, Ali Arahim dengan nada syukurnya.

Dengan dikukuhkannya AGTK maka semakin bertambah lengkap anak lembaga PGRI NTB, lebih khusus lagi dalam penangan masalah yang menghimpit para tenaga honorer. AGTK yang telah dikukuhkan oleh ketua PGRI NTB dan disaksikan secara langsung oleh wakil Gubernur NTB di hotel Lombok Garden, Sabtu, 9 Mei 2015.

Sejumlah 24 personalia kepengurusan AGTK setelah dikukuhkan Sabtu kemarin, maka resmi menjadi bagian dari PGRI NTB. AGTK merupakan salah satu anak lembaga yang tidak bisa dipisahkan dari anak lembaga lainnya, yang telah dimiliki PGRI NTB, seperti Dewan Pembina PGRI, LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum), YPLP (Yayasan Pembina  Lembaga Pendidikan), DKGI (Dewan Kehorman dan Kode Etik Guru Indonesia).

Dengan dikukuhkan personalia kepengurusan AGTK ditingkat provinsi ini, maka tugas pengurus AGTK dalam waktu dekat, akan melaksanakan pembentukan kepengurusannya ditingkat kabupaten kota se NTB.

“Insya Allah, dalam waktu dekat ini, pembentukan pengurus di kabupaten kota akan selesai dilaksanakan, sebelum dikukuhkanpun kami telah mempersiapkan pengurus di kabupaten kota, walaupun masih ada kendala dari beberapa kabupaten kota yang belum terbentuk, namun kami akan terus bekerja sehinga terselesaikan tugas ini”. Terang, ketua AGTK Taufiqurrahman.

Dalam sambutanya, wakil Gubernur NTB mengapresiasi AGTK yang dibentuk oleh PGRI NTB, lebih-lebih sejenak saat wakil Gubernur NTB membaca buku profil AGTK yang berjudul “Stop Intimidasi dan Pemecatan Honorer”.

“ saya terkesimak membaca judul buku ini, Intimidasi yang makna seluas-luasnya, tidak saja dalam bentuk fisik, namun yang lebih penting lagi adalah intimidasi dalam bentuk kebijakan, tidak boleh terjadi”. Tegasnya [Ufiq]

NTB Kaji Ruang Intervensi Bupati Lombok Timur

[Doc. Honor K2 Lotim]

Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkaji ruang intervensi terhadap Bupati Lombok Timur H M Ali Bin Dachlan, terkait belum tuntasnya persoalan 653 tenaga honorer kategori dua yang dinyatakan lulus tes calon pegawai negeri sipil.

"Memang ada kewenangan yang masih di kabupaten/kota, tapi nanti kita lihat, apa yang bisa diintervensi oleh Pemerintah Provinsi," kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muhammad Amin, usai membuka rapat pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, di Mataram, Sabtu.

Menurut dia, Bupati Lombok Timur HM Ali Bin Dachlan, punya alasan tersendiri, sehingga belum memberikan keputusan yang positif terhadap nasib ratusan tenaga honorer kategori dua (K2), namun bisa saja muncul suatu interpretasi yang berbeda, sehingga wajar juga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB memperjuangkan nasih guru honorer K2 karena ada yang sudah mengabdi selama 16 tahun.

"Saya akan coba bicarakan dengan bupati," ujar Amin. Ketua PGRI NTB H Ali Rahim, mengatakan, pihaknya terus memperjuangkan nasib ratusan guru honorer K2 di Kabupaten Lombok Timur, yang sudah dinyatakan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2014, agar mendapatkan nomor induk pegawai.

Ia menyebutkan jumlah honorer K2 lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinyatakan lulus seleksi CPNS oleh pemerintaH pusat sebanyak 664, di mana sebagian besar adalah tenaga guru honorer. Namun, dari total tenaga honorer K2 tersebut, yang sudah memperoleh surat pertanggungjawaban mutlak dari Bupati Lombok Timur, sebanyak 11 orang, sisanya hingga saat ini masih belum jelas. "Kami sudah menyatakan tekad mengawal masalah ini sampai tuntas," katanya.

Ali Rahim juga menegaskan jika memang para tenaga honorer K2 itu sudah dinyatakan kelulusannya oleh pemerintah pusat, namun di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bisa tidak melanjutkan proses Pemberkasannya. "Jangan persoalan satu orang dikenakan ke semuanya, itu sangat luar biasa kelirunya dan apa pun

keputusannya tidak boleh ke ranah politik karena mereka lulus murni dengan kecerdasan," katanya.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X Denpasar menyesalkan sikap Bupati Lombok Timur HM Ali Bin Dachlan, yang enggan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak, akibatnya, berdampak pada nasib tenaga honorer K2 mendapatkan nomor induk kepegawaian (NIP) menjadi PNS. Pemerintah pusat memberikan ruang untuk melengkapi kekurangan administrasi tersebut, selama kepala daerah mau membuka diri dan membangun komunikasi dengan BKN Regional X Denpasar. (antara ntb)

Mengadu Nasip, Honorer K2 Datangi Gedung PGRI NTB

[ Ratusan Honor K2 Mendatangi Gedung PGRI NTB ]

MATARAM,- Ratusan honorer K2 yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) peduli K2 mendatangi gedung PGRI NTB untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka mengadukan carut marut nasip honorer K2 yang tidak lulus tes pada tanggal 3 November 2013 lalu.

Honorer K2 yang datang dari berbagai daerah di NTB seperti, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur di sambut langsung oleh Ketua PGRI NTB, H Ali Arahim, Wakil Ketua, Abdul Qadir dan Sekertaris, Yusuf Zaini.

Mereka meminta kepada PGRI NTB untuk memperjuangkan nasip para Honorer K2. Dalam tuntutanya mereka juga meminta Bupati dan Wali Kota untuk dapat menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan kepada honorer K2 sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugasnya. Pasalnya, akhir-akhir ini honorer K2 yang belum lulus tes cukup khawatir dengan rentannya pemecatan oleh kepala sekolah di tempat mereka mengajar.

“Kami hawatir sewaktu-waktu honorer k2 yang sedang mlaksanakan tugas di pecat dengan alasan kekurangan jam mengajar guru PNS karena mereka di tuntut untuk mengajar 24 jam tatap muka", kata Taufiqurrahman Ketua FGTT Lobar, di Mataram, kemarin.

Taufiq menjelaskan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sambil menungu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait nasip K2 di pandang perlu honor K2 sebagai langkah amannya dalam melaksanakan tugas harus ada payung hukum secara tertulis. 

Ketua PGRI NTB, H Ali Arahim mengamini penjelasan Taufiq tersebut, bahwa kalau saja Bupati atau Wali Kota menerbikan SK kepada honorer K2 maka ada dasar mereka untuk bisa di usulkan untuk mendapat tunjangan profesi melalui sertifikasi guru. "Begitu pula dengan pegawai atau tenaga teknis lainnya, minimal meraka mendapat kesejahteraan dan tidak mudah di pecat oleh atasannya. Tuntutan rekan-rekan ini akan kami tindaklanjuti", pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, dihadapan ratusan honor K2, ketua PGR NTB H Ali Arahim, secara simbolis memasangkan pin kepada ketua FGTT Lobar, Taufiqurrahman, sebagai simbol kebersatuan guru dan sebagai penguatan FGTT. 

"pin ini di pasang sebagai tanda bergabunganya ketua FGTT Lobar dalam organisasi PGRI, nanti kita akan buatkan SK kepengurusan setingkat provinsi dan dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan di kabupaten kota yang ada di NTB", terang Ali Rahim.

Dengan di bentuknya Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Prov. NTB di bawa naungan PGRI di sambut meriah dengan yel-yel oleh ratusan honorer K2 yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. “Ini hal positif yang harus di sambut meriah, dan akan melahirkan kekuatan baru bagi honorer K2 dalam berorganisasi dan koordinasi antara guru honorer di NTB semoga saja di tindak lanjuti secapat mungkin oleh PGRI", kata salah seorang honorer denga nada senangnya. [ufiq]

PGRI Berbenah: Gedung Guru Bertambah Fungsi Menjadi Wisma Guru

[H.M. Ali H. Arahim]

H. M. Ali H. Arahim, dalam kiprahnya dua periode menakhodai PGRI NTB bukanlah hal mudah untuk dilakoni. Namun demikian akan menjadi mudah bilamana tergurat dan tertenun dalam dirinya ilmu dan etos kerja profesional. Tekad besar telah dipancangnya untuk mengantarkan PGRI kedepan yang lebih maju dalam semangat mendulang guru yang bermartabat dan profesional. Berbagai macam sembilu cobaan yang dihadapi, tidak sedikitpun menjadi penghalang dalam semangat jiwanya membangun PGRI sebagai organisasi profesi dan organisasi perjuangan guru dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional.

KABAR gembira bagi para guru di Nusa Tenggara Barat (NTB), gedung guru yang beralamat di Jln.Kaktus No.8 Mataram kini telah bertambah fungsi menjadi wisma guru. Pengembangan tersebut tidak banyak merubah struktur bagunan aslinya yang berlantai dua, namun terdapat modifikasi pada seluruh ruangan. Ruangan-ruangan tersebut disket menjadi kamar-kamar tidur setara hotel bintang dua dengan 3 kamar VIP dan ruangan sekretariat.

Gedung milik para guru yang tergabung dalam organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ini terasa semakin melengkapi kebutuhan para guru. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru akan di mulai dari sini terlebih lagi bagi para guru dan keluarganya yang berasal dari luar Kota Mataram.

Ketua PGRI NTB menjelaskan, setelah terwujudnya wisma guru yang sudah lama kita angankan ini, sekarang sudah bisa kita rasakan azas manfaatnya. Alhamdulillah, guru yang menginab tidak perlu mengeluarkan biaya besar dibandingkan hotel maupun penginapan lainnya. Begitu pula para tamu umum atau siapa saja yang berkeinginan, bisa menyewa wisma guru, tentu saja dengan harga murah dan bersaing.

Wisma guru dalam segi kelengkapan fasilitaspun tidak kalah saing seperti wisma lainnya, memiliki (1). Meeting room berkapasitas 35 orang, (2). Aula kegiatan berkapasitas 250 orang, (3). 30 Kamar tidur, (4). 3 Kamar VIP (5). 1 Ruangan sekretariat (6). Fasilitas ibadah, musholah dan olahraga, yang tidak kalah penting juga berlokasi di jantung ibu kota Provinsi NTB, Mataram.

Organisasi profesi PGRI akhir-akhir ini terlihat banyak perubahan. Tidak saja dari segi peningkatan kompetensi dan kualifikasi para gurunya, namun juga fasilitas penunjangan aktifitas para guru pun terus mengalami peningkatan. Ini pertanda bahwa PGRI semakin nyata telah menjadi benteng kebersatuan para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Negeri ini. Masa depan Negeri ini ada di pundak guru.

Perubahan di tubuh PGRI tidak luput dari kepiawaian sosok pemimpin yang menakhodai PGRI. Ali Rahim, itulah sapaan akrab ketua PGRI NTB. Tidak bisa di lupakan kepiawaian dan loyalitasnya dalam menyikapi berbagai persoalan yang menghimpit para guru maupun persoalan yang terjadi dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Dikenal sebagai sosok yang cukup bijaksana dan memiliki segudang pengalaman dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul di internal PGRI. Diantaranya penilaian miring sebagian seorang terhadap dirinya. Di nilai pemimpin yang arogan dan otoriter. Namun bagi Ali Rahim hal seperti itu di anggap biasa saja. Hal seperti itu bisa saja di alami oleh semua pemimpin dalam hal apa saja yang dipimpinnya. “Bagi saya, itu adalah salah satu seni dalam kepemimpinan dan cambuk untuk kita bisa beranjak lebih dewasa lagi untuk menjadi pemimpin yang unggul, berwibawa dan karismatik”. Ungkapnya.

Tidak sampai di situ saja. Tangan dinginnya melakukan pembenahan dalam tubuh PGRI. Saat ini telah terbentuk beberapa anak lembaga PGRI NTB, seperti: Dewan Pembina PGRI, LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum), YPLP (Yayasan Pembina  Lembaga Pendidikan), DKGI (Dewan Kehorman dan Kode Etik Guru Indonesia), dan Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertujuan untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi di kalangan para tenaga honorer di NTB. Dilihat dari terobosan ini, rasanya lengkap sudah kebutuhan dalam memberikan perlindungan terhadap para guru di NTB tanpa membedakan status PNS atau non PNS. Semoga. [ufiq]